OPINI
Oleh: Supardi, S.H.
Advokat dan Konsultan Hukum
Indonesia memiliki hak untuk mengutamakan kebutuhan energi dalam negeri. Namun, dalam perdagangan internasional, kebijakan negara juga harus memperhitungkan konsekuensi hukum dari perjanjian komersial yang telah disepakati. Di sinilah pemerintah dituntut untuk cermat: menjaga ketahanan energi nasional tanpa mengabaikan kepastian hukum dan risiko kerugian keuangan.
Baca juga: Kematian Anak Down Syndrome di Surabaya: Menguji Penegakan Hukum dan Efektivitas Perlindungan Anak
Pada 24 Oktober 2026, Indonesia mulai mengurangi pasokan gas alam melalui pipa ke Singapura sebesar 31 juta kaki kubik standar per hari. Pemerintah menjelaskan bahwa langkah tersebut berkaitan dengan peningkatan kebutuhan domestik dan pemeliharaan fasilitas gas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, pada 26 Oktober menyatakan bahwa pasokan yang diberikan masih memenuhi batas minimum dalam kontrak.
Di sisi lain, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menegaskan bahwa para pihak harus memenuhi komitmen dalam kontrak komersial. Menteri Energi dan Perdagangan Singapura, Tan See Leng, juga menyampaikan bahwa importir gas akan memeriksa kemungkinan pelanggaran kontrak dan mempertimbangkan langkah komersial yang tersedia apabila diperlukan.
Perbedaan penekanan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ini perlu ditangani dengan pendekatan hukum yang serius, tetapi tetap proporsional.
Pertama, Indonesia harus melindungi kepentingan nasional tanpa mengabaikan kewajiban kontraktual.
Kebutuhan energi dalam negeri merupakan kepentingan strategis yang tidak boleh diabaikan. Apalagi, gangguan pasokan energi dapat berdampak terhadap pembangkit listrik, industri, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Namun, kebijakan pengurangan ekspor harus didasarkan pada evaluasi yang menyeluruh. Pemerintah perlu memastikan apakah perubahan volume pasokan telah sesuai dengan ketentuan kontrak, termasuk batas minimum pengiriman, mekanisme penyesuaian pasokan, keadaan kahar (force majeure), dan hak para pihak apabila terjadi perubahan keadaan.
Pernyataan pemerintah bahwa batas minimum kontrak masih dipenuhi tentu menjadi informasi penting. Akan tetapi, penilaian hukum tidak cukup hanya berdasarkan pernyataan tersebut. Isi kontrak, identitas para pihak, ketentuan yang mengatur volume pasokan, serta bukti pelaksanaan kewajiban harus diperiksa secara menyeluruh.
Dengan demikian, kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran. Sebaliknya, pemerintah juga tidak boleh menganggap bahwa risiko hukum otomatis hilang hanya karena pasokan disebut masih berada pada batas minimum.
Kedua, potensi arbitrase internasional harus diantisipasi sejak dini.
Dalam perdagangan energi lintas negara, sengketa dapat muncul ketika salah satu pihak menilai bahwa pihak lainnya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Apabila kontrak menentukan penyelesaian melalui arbitrase internasional, sengketa dapat dibawa ke forum tersebut sesuai dengan klausul yang berlaku.
Namun, potensi gugatan harus dibedakan dari gugatan yang benar-benar telah diajukan. Sampai informasi yang dirujuk dalam opini ini diterbitkan, belum terdapat konfirmasi bahwa pengurangan pasokan gas ke Singapura telah menghasilkan perkara arbitrase. Karena itu, risiko sengketa harus diperlakukan sebagai hal yang perlu diantisipasi, bukan sebagai kepastian bahwa Indonesia akan digugat atau kalah.
Menurut saya, pemerintah harus segera menugaskan tim hukum yang berpengalaman dalam arbitrase komersial internasional, khususnya di bidang energi. Tim tersebut harus bekerja bersama kementerian terkait, regulator, dan BUMN yang terlibat untuk memetakan risiko, menelaah dokumen kontrak, dan menyiapkan strategi hukum.
Ketiga, pengalaman sengketa BUMN harus menjadi pelajaran nyata.
Risiko arbitrase bukan sekadar kemungkinan teoritis. Pada September 2026, Katadata melaporkan bahwa PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), anak usaha Pertamina, menghadapi putusan parsial arbitrase London Court of International Arbitration (LCIA) dalam sengketa dengan Gunvor Singapore Pte Ltd terkait sembilan kargo LNG. Sengketa tersebut berhubungan dengan kewajiban pasokan berdasarkan kontrak yang disepakati kedua perusahaan. Perkara itu juga masih menyisakan klaim lain yang belum diputus dalam putusan parsial tersebut.
Kasus tersebut memperlihatkan pentingnya pengelolaan kewajiban pasokan, penanganan klaim force majeure, dokumentasi, dan strategi pembelaan dalam kontrak energi internasional.
Meskipun demikian, perkara PGN dan Gunvor merupakan sengketa yang berbeda dari persoalan pengurangan pasokan gas pipa ke Singapura. Keduanya tidak boleh disamakan begitu saja karena memiliki kontrak, pihak, dan persoalan hukum yang berbeda.
Pelajaran yang harus diambil adalah bahwa BUMN perlu memiliki sistem mitigasi risiko hukum yang kuat. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan juga harus memastikan bahwa setiap keputusan strategis didukung kajian hukum dan analisis komersial yang memadai.
Keempat, perlindungan aset negara harus didasarkan pada analisis hukum, bukan kekhawatiran semata.
Putusan arbitrase yang merugikan suatu perusahaan dapat menimbulkan kewajiban pembayaran ganti rugi dan berpotensi diikuti upaya pelaksanaan putusan sesuai hukum yang berlaku.
Namun, tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap putusan arbitrase terhadap BUMN secara otomatis membebani keuangan negara atau membuat seluruh aset negara dapat dieksekusi. Tanggung jawab hukum perusahaan, kedudukan negara sebagai pihak dalam kontrak, kepemilikan aset, serta aturan kekebalan yang berlaku harus dianalisis secara terpisah.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu menyiapkan strategi perlindungan hukum yang sah dan terukur, termasuk memastikan kejelasan tanggung jawab setiap pihak dan mengidentifikasi konsekuensi finansial dari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.
Kelima, diplomasi dan negosiasi harus berjalan seiring dengan kesiapan litigasi.
Penyelesaian sengketa tidak selalu harus berakhir di pengadilan atau arbitrase. Jika terdapat perbedaan penafsiran mengenai volume pasokan atau pelaksanaan kontrak, pemerintah dan badan usaha terkait perlu mengutamakan komunikasi serta negosiasi berdasarkan ketentuan perjanjian.
Apabila diperlukan, para pihak dapat mempertimbangkan penyesuaian jadwal pengiriman, perubahan volume pasokan, atau kesepakatan lain yang dapat diterima bersama, sepanjang sesuai dengan kontrak dan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, tim hukum harus tetap mempersiapkan pembelaan apabila negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Langkah ini bukan bentuk sikap bermusuhan terhadap mitra dagang, melainkan upaya melindungi hak dan kepentingan Indonesia secara profesional.
Pada akhirnya, Indonesia harus mampu menjaga hubungan ekonomi dengan Singapura tanpa mengorbankan kebutuhan energi domestik. Sebaliknya, kepentingan nasional juga harus diperjuangkan dengan mempertimbangkan kepastian hukum dan kredibilitas Indonesia sebagai mitra perdagangan internasional.
Saya menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu bersikap defensif, tetapi harus bertindak berdasarkan data, kontrak, dan argumentasi hukum yang kuat.
Jangan sampai Indonesia kalah dalam sengketa internasional karena terlambat melakukan persiapan. Namun, jangan pula membangun ketakutan terhadap arbitrase sebelum fakta dan ketentuan kontrak diperiksa secara objektif.
Kedaulatan energi harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar melindungi kepentingan nasional, dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan tidak menimbulkan beban keuangan yang sebenarnya dapat dicegah.(*)
Editor : Redaksi