x beritaplus.id skyscraper
x beritaplus.id skyscraper

Di Vonis Hakim 1 Tahun 6 Bulan Denda Rp 50 juta , Terdakwa Eks Kepala BPKPD Pasuruan Pikir Pikir

Avatar Didik Nurhadi

Hukum dan Kriminal

Pasuruan, beritaplus.id | Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya menjatuhkan vonis, kepada eks mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pasuruan, Akhmad Khasani, 1 Tahun, 6 bulan penjara, denda Rp 50 juta serta uang pengganti Rp 344 juta. Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim, Darmanto, di pangadilan Tipikor, Selasa (10/9/2024). Atas putusan itu, terdakwa pilih pikir-pikir dulu mengajukan banding.

Apabila terdakwa tidak bisa membayar uang denda Rp 50 juta dengan subsider atau hukuman pengganti 2 bulan penjara.

"Terdakwa dinyatakan bersalah dan menjatuhkan tindak pidana terhadap Terdakwa (Akhmad Khasani) penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda Rp 50 juta dan uang pengganti ganti Rp 344 juta," kata Ketua Majelis Hakim, Darminto.

Hukuman membayar uang pengganti kerugian negara juga dijatuhkan kepada terdakwa Akhmad Khasani sebesar Rp 344 juta. Uang pengganti tersebut juga dikonversi dengan uang yang dititipkan terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Pasuruan.

"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf (e) Jo. Pasal Pasal 18 Undang-undang RI, Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI, Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair Pasal 12 huruf (f) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI, Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujar majelis hakim.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum Kejari Kabupaten Pasuruan menuntut Akhmad Khasani 2 tahun penjara. Tuntutan ini lebih berat dari putusan majelis hakim. Atas putusan tersebut, JPU Kejari Kabupaten Pasuruan masih pikir-pikir.

"Hasil putusan hakim akan kita sampaikan ke pimpinan dulu (Kajari Kabupaten Pasuruan)," ujar Reza Adi Putra JPU Kejari Kabupaten Pasuruan.

Pernyataan sama juga dikatakan Wiwik Tri Hariyati pengacara terdakwa bawah akan pikir-pikir dulu untuk mengajukan banding. "Sesuai pernyataan klien saya masih pikir-pikir dulu atas putusan hakim," pungkasnya. 

Editor : Ida Djumila

Artikel Terbaru
Jumat, 23 Jan 2026 19:18 WIB | Peristiwa

Dorong Lahirnya SDM Unggul, Program “Gerakan Madura Maju” Fokuskan Siswa Sampang ke Perguruan Tinggi

Sampang - beritaplus.id | Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Pulau Madura.  Salah ...
Jumat, 23 Jan 2026 11:49 WIB | Politik dan Pemerintahan

Bupati Sampang Lantik Nor Alam sebagai Kadisdik, Dorong Reformasi Menyeluruh Dunia Pendidikan

SAMPANG, Beritaplus.id - Bupati Sampang H. Slamet Junaidi secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Nor Alam sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ...
Jumat, 23 Jan 2026 10:08 WIB | Hukum dan Kriminal

Marak Sabung Ayam di Wilayah Polsek Sedati Sidoarjo

Marak Sabung Ayam di Wilayah Polsek Sedati Sidoarjo ...
Jumat, 23 Jan 2026 09:32 WIB | Hukum dan Kriminal

Kerangka Manusia Misterius di Camplong Diteliti Tim DVI Polda Jatim

SAMPANG, Beritaplus.id – Misteri penemuan kerangka manusia di Dusun Gayam Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang mulai terkuak setelah Tim DVI Polda ...
Jumat, 23 Jan 2026 04:27 WIB | Politik dan Pemerintahan

Plt. Bupati Ponorogo Kukuhkan Bunda PAUD, Perkuat Pendidikan Karakter dan Pelestarian Budaya Sejak Dini

Ponorogo, beritaplus.id | Pemerintah Kabupaten Ponorogo menggelar kegiatan Pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan, Kelurahan, dan Desa Kamis (22/1/2026) di Gedung ...
Kamis, 22 Jan 2026 20:47 WIB | Peristiwa

Bupati Jombang Launching Distribusi SPPT PBB-P2 Tahun 2026 dan Inovasi QR Code

Jombang - beritaplus.id |  Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi meluncurkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ...